Pengadilan Tinggi Ipoh di Malaysia telah mengeluarkan keputusan penting yang menyatakan bahwa utang yang muncul dari aktivitas perjudian tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan kebangkrutan seseorang. Keputusan ini merujuk pada putusan sebelumnya oleh Mahkamah Persekutuan dalam kasus Datuk Ting Ching Lee. Berdasarkan putusan Hakim Moses Susayan, status kebangkrutan Lee Fook Khuen dibatalkan. Pria berumur 75 tahun ini dinyatakan bangkrut setelah gagal membayar utang sebesar S$5,930 juta kepada Resorts World Sentosa Pte Ltd, sebagaimana diakui oleh Pengadilan Tinggi Singapura pada tahun 2018. Lee mendapatkan fasilitas kredit hingga S$10 juta untuk aktivitas judi namun gagal membayarnya.
Legalitas Utang Perjudian di Malaysia
Hakim Moses menegaskan bahwa menurut undang-undang di Malaysia, utang yang terkait dengan perjudian diakui sebagai utang kehormatan tanpa adanya kewajiban hukum untuk melunasinya. Meskipun utang semacam itu mungkin dianggap sah di negara asalnya, di Malaysia, hal ini melanggar kebijakan publik sesuai dengan Undang-Undang Hukum Sipil 1956.
Sorotan Hukum di Malaysia
Undang-Undang Kontrak 1956, yang secara spesifik tertuang dalam pasal 26, menyatakan bahwa segala bentuk perjanjian yang berkaitan dengan perjudian atau taruhan adalah batal demi hukum. Pasal tersebut juga melarang penagihan taruhan melalui jalur hukum. Hakim menunjukkan bahwa pengadilan dapat menolak untuk menegakkan utang dari transaksi ilegal atau perjanjian yang tidak sah, seperti perjanjian terkait judi, karena bertentangan dengan kebijakan publik.
Selanjutnya, Hakim Moses menjelaskan bahwa pengadilan kebangkrutan berkuasa untuk menilai substansi utang meskipun utang tersebut telah diakui di bawah Undang-Undang Pelaksanaan Penilaian Timbal Balik. Pembatasan dalam menegakkan utang perjudian meniadakan proses hukum biasa, dan pengadilan tidak boleh secara diam-diam menegakkan utang semacam itu melalui kontrak yang dinyatakan batal di Malaysia. Keputusan ini menegaskan sikap tegas Malaysia terhadap utang perjudian, dengan menyatakan bahwa utang tersebut tidak bisa dijadikan alasan kebangkrutan dan tidak dapat ditegakkan secara hukum di negara ini.